RSS

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN BINTAN TAHUN 2006-2010

14 Agu

KABUPATEN BINTAN


KEPUTUSAN KEPALA DINAS

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR : 06 / SK/ RENSTRA/2006

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2006 – 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diciptakanlah Visi Indonesia Sehat 2010, yang merupakan cerminan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dengan ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku, dan dalam lingkungan sehat, serta memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maupun oleh masyarakat termasuk swasta.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah dihadapkan kepada beberapa keadaan dan isu penting, yaitu kesehatan sebagai hak azasi dan sekaligus investasi, adanya transisi demografis dan epidemiologis, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas, demokratisasi yang terus berkembang disegala bidang dan aspek kehidupan. Isu-isu penting ini apabila dihadapi dengan arif bijaksana, maka merupakan sebuah peluang dan sekaligus pula tantangan untuk pembangunan sektor kesehatan di masa datang.

Kabupaten Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut Kabupaten Bintan termasuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat 2010 secara umum, dan secara khusus Kabupaten Bintan Sehat 2010, baik sebelum era otonomi daerah dan maupun sampai dengan saat ini secara terus menerus dan berkesinambungan memacu pembangunan bidang kesehatan. Sektor kesehatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bintan, merupakan prioritas ketiga setelah sektor Pembangunan Infrastruktur dan sektor Pendidikan. Kontribusi sektor kesehatan dalam pembangunan di Kabupaten Bintan tidak saja dalam asfek pembangunan kesehatan semata, tetapi juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi pelayanan kesehatan.

Melalui pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini, banyak kemajuan yang telah dicapai dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan. Namun demikian masih banyak program dan kegiatan yang perlu secara terus menerus dikembangkan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dan status derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bintan dapat dilihat pada pencapaian angka-angka tolok ukur (indikator) seperti angka kematian bayi, balita dan ibu maternal cukup rendah apabila dibandingkan dengan angka rata-rata nasional. Untuk prevalensi balita yang menderita gizi kurang maupun gizi buruk, walaupun pada tahun 2005 menunjukkan trend kenaikan kasus, namun masih dapat dikendalikan agar tidak terjadi wabah atau kejadian luar biasa. Prevalensi Penyakit Menular seperti DBD, Malaria, TB.Paru masih dapat dikendalikan, demikian juga terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta permasalahan kesehatan lainnya seperti Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar/Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Program KB, Pembinaan Batra dsbnya. Mengingat daerah Kabupaten Bintan ini merupakan daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia, serta merupakan daerah tujuan wisata yang potensial dan industri yang terus berkembang, memungkinkan terjadi mobilisasi penduduk yang sangat tinggi, khususnya tenaga kerja dan pendatan, terutama di Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Hal ini tidak menutup kemungkinan menjadi akses masuknya penyakit-penyakit menular seksual, HIV/AIDS, dan bahkan penyakit-penyakit yang baru berkembang seperti Flu Burung, SARS dan sebagainya.

Disamping permasalahan penyakit menular yang tersebut diatas, permasalahan lain yang masih dirasakan pada saat ini adalah adanya kesenjangan mutu pelayanan kesehatan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu belum merata dan juga luasnya jangkauan di setiap kecamatan sampai kelurahan/desa perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Disadari bahwa akses pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, banyak faktor yang mempengaruhi, seperti kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi/jenis dan mutu tenaga kesehatan. Keterbatasan sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayan kesehatan juga berdampak terhadap rendahnya mutu sarana dan prasarana yang dimiliki, serta terbatasnya upaya-upaya pengembangan program-program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Menyadari situasi dan kondisi pada saat ini dan kedepan, maka sektor kesehatan di Kabupaten Bintan perlu dikelola dengan lebih dinamis, proaktif, dan profesional dengan melibatkan semua sektor terkait; pemerintah, swasta dan masyarakat dengan meningkatkan peran kemitraan, sehingga kesehatan tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karenanya pembangunan sektor kesehatan pada masa datang membutuhkan perencanaan yang strategis dan terpadu serta dikelola dengan penerapan manajemen yang dinamis dan akuntabel.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2005 – 2009, Peraturan Bupati Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2010 Kabupaten Kepulauan Riau, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2006–2010.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan di Kabupaten Bintan berisikan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun melalui proses musyawarah rencana pembangunan dan koordinasi pada lingkup pelaksana program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana termasuk juga unit-unit pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes) serta masukan dan rekomendasi dari sektor terkait (DPRD, Bappeda, Kecamatan, Perguruan Tinggi/Akademisi, LSM dsbnya). Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini juga disusun dengan mengacu pada pendekatan perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu yang bersifat indikatif dan memuat program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana maupun dengan mendorong peran serta aktif masyarakat dan penggalangan kemitraan untuk kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana 2006–2010 ini selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman dan rujukan (referensi) dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Anggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana setiap tahunnya sejak tahun 2006 sampai dengan 2010.

B. GAMBARAN UMUM KONDISI TERKINI DAERAH

1. Geografis

Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) memiliki wilayah seluas 59.852,01 KM², yang terdiri dari lautan (57.906 KM²) dan daratan (1.946,01 KM²) hanya 4% dari luas wilayah. Secara geografis wilayah Kabupaten Bintan terletak antara 1°00’ Lintang Utara, 1°20’ Lintang Selatan, 104°00’ Bujur Barat, 108°30’ Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

§ Sebelah Utara : berbatasan dengan Kab. Natuna dan Malaysia Timur;

§ Sebelah Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Lingga;

§ Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Batam dan Kota Tj. Pinang;

§ Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat.

Secara administratif Kabupaten Bintan terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 29 (dua puluh sembilan) desa, 8 (delapan) diantaranya berstatus kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Bintan terdiri dari :

1. Kecamatan Bintan Timur dengan ibu kotanya Kijang.

2. Kecamatan Gunung Kijang dengan ibu kotanya Kawal.

3. Kecamatan Teluk Bintan dengan ibu kotanya Tembeling.

4. Kecamatan Teluk Sebong dengan ibu kotanya Sebong Lagoi.

5. Kecamatan Bintan Utara dengan ibu kotanya Tanjung Uban.

6. Kecamatan Tambelan dengan ibu kotanya Tambelan.

2. Demografis

Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2004, penduduk Kabupaten Bintan berjumlah 118.906 jiwa, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 57.640 jiwa, dan perempuan 61.266 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur. yaitu 43.836 jiwa, sedangkan jumah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Tambelan, yaitu 4.308 jiwa. Kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah) rata-rata sebesar 61 jiwa/KM². Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2003 – 2004 tertinggi ada di Kecamatan Teluk Bintan yaitu mencapai 5,51% pertahun, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Tambelan yaitu 0,17% pertahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 3,29% pertahun.

Struktur penduduk di Kabupaten Bintan apabila ditinjau dari kelompok/golongan umur, maka telihat bahwa pada tahun 2004 struktur penduduk didominasi oleh penduduk usia 30 – 34 tahun berjumlah 13.255 jiwa (11,14%), usia 0 – 4 tahun 12.748 jiwa (10,72%), usia 25 – 29 tahun 12.120 jiwa (10,19%) dan usia 20 – 24 tahun berjumalh 11.511 jiwa (9,68%). Persentase ini semakin menurun seiring bertambahnya usia yakni golongan usia lanjut > 65 tahun hanya 3.067 jiwa (2,58%) merupakan kelompok terendah. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Bintan berbentuk piramida dan mencirikan struktur penduduk di negara-negara berkembang umumnya.

Tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Bintan sebagian besar berpendidikan tingkat dasar sampai menengah. Jumlah tamatan tingkat Sekolah Dasar berjumlah 31.219 jiwa, dan jumlah tamatan tingkat menengah pertama sebesar 18.180 jiwa. Sedangkan jumlah tamatan pendidikan tingkat atas dan sampai perguruan tinggi menunjukkan jumlah terkecil yaitu 2.445 jiwa.

Jumlah penduduk menurut agama di Kabupaten Bintan sebagian besar beragama Islam yaitu 93.196 jiwa (78,38%), selebihnya agama lain (Kristen, Protestan, Budha dan Hindu) berjumlah 25.710 jiwa (21,62%), dengan pemeluk agama Hindu merupakan komunitas agama terkecil yaitu berjumlah 255 jiwa (0,19%).

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Bintan didominasi oleh kegiatan/aktifitas perdagangan dengan populasinya berjumlah 14.244 jiwa (22,54%) dari total angkatan kerja/dewasa, disusul kegiatan jasa sebanyak 13.536 jiwa (21,45%), dan kegiatan pertanian sebanyak 13.402 jiwa (21.24%). Selanjutnya di sektor industri menyerap tenaga kerja sebanyak 8.039 jiwa (12.74%) dan kegiatan lain-lainnya berjumlah 13.891 jiwa (22.03%).

3. Sosial Budaya

Struktur sosial budaya masyarakat Kabupaten Bintan merupakan hasil perjalanan sejarah yang cukup panjang, dari sejak zaman kerajaan melayu hingga masa setelah kemerdekaan. Pada saat ini penduduk yang mendiami wilayah Kabupaten Bintan berasal dari berbagai suku bangsa, kebudayaan, dan strata sosial.

Umumnya masyarakat Kabupaten Bintan berasal dari suku melayu yang masih kental budayanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, seperti : bahasa melayu, agama Islam dan berbagai adat istiadat berkenaan dengan lingkaran hidupnya. Karakteristik masyarakat melayu dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan tradisi Islam, ramah, mementingkan hidup secara kekeluargaan, dan secara ekonomi tidak agresif atau pola hidup sederhana. Secara tradisional masyarakat melayu umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani kebun, dan berdagang serta pegawai negeri.

Disamping suku melayu terdapat juga suku-suku lain di Kabupaten Bintan, seperti suku jawa, sunda, bugis, minang, batak dan sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bintan memiliki heterogenitas suku bangsa yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi penggerak dan atau menjadi penghambat laju jalannya proses pembangunan.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN

A. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Sampai dengan saat ini kemajuan dan peningkatan dearajat kesehatan di Kabupaten Bintan telah mengalami kemajuan yang bermakna. Hal ini dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2004 tercatat jumlah kelahiran 2704, jumlah lahir hidup berjumlah 2.698, dan 6 kasus lahir mati, ini berarti ada sebesar 0.22% terjadi kasus lahir mati (fetal death) dari jumlah kelahiran hidup, sedangkan total AKB 19, terdiri dari 6 lahir mati dan 13 karena BBLR dan lain-lain. Kondisi sampai dengan akhir tahun 2005 tercatat jumlah kelahiran 2318, jumlah kelahiran hidup 2317, dan lahir mati 1 (0,04% dari jumlah kelahiran). Total AKB akhir tahun 2005 tercatat 13 orang, 1 lahir mati, dan 12 oleh sebab BBLR dan lain-lain. Angka Kematian Balita pada tahun 2004 tercatat hanya 1 kasus (0,08 permil) dari 12.234 anak balita yang ada, sedangkan kondisi tahun 2005 tercatat 1 kasus (0.06 permil dari 15.556 balita yang ada). Angka Kematian Ibu Maternal pada tahun 2004 tercatat berjumlah 2 kasus (0,7 permil), sedangkan kondisi tahun 2005 tercatat 1 kasus. Seluruh data diatas dicatat berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas. Secara umum pencapaian indikator derajat kesehatan masyarakat tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu AKB sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003) dan AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003).

Pada tahun 2004 angka prevalensi gizi kurang pada balita berjumlah 119 anak dan gizi buruk 20 anak dari total balita 5.830 anak, sehingga jika dipresentasikan menjadi total anak balita dengan Kurang Energi Protein (KEP) mencapai 2,38 % (139 anak balita) atau rata-rata 2 anak dari setiap 100 balita. Kondisi akhir tahun 2005 tercatat 757 anak balita dengan gizi kurang (0,1%), dan gizi buruk berjumlah 104 anak dengan demikian terdapat 0,8% dari 97.201 anak balita yang pernah ditimbang di Posyandu, sedangkan jumlah anak balita sampai dengan bulan september adalah 15.616 orang. Sedangkan jumlah Ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK) berjumlah 211 orang (8,1%) dari jumlah ibu hamil 2.590 orang, dibandingkan pada tahun 2004 tercatat dari 3.035 ibu hamil, yang menderita KEK berjumlah 176 orang (5,8%) ini berarti terjadi kenaikan baik dari jumlah ibu hamil maupun ibu hamil yang menderita KEK. Permasalahan gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil pada saat ini menjadi perhatian dan isu nasional yang sangat serius, oleh karena itu kedepan berbagai upaya penangulangan mesti ditingkatkan. Adanya kecenderungan bertambahnya kasus, disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang belum menggembirakan, hal ini juga tidak terlepas dari rendahnya daya beli masyarakat (terutama golongan keluarga miskin).

Sementara itu upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular endemis dan potensial wabah secara terus menerus dan berkesinambungan dilaksanakan dengan cara memperkuat kerja sama lintas program maupun lintas sektoral. Demikian juga untuk meng-antisipasi terjadinya transisi epidemiologi penyakit, yaitu perubahan pola penyakit, dari penyakit menular yang memang selama ini merupakan masalah kesehatan masyarakat, pada dewasa ini ada kecenderungan meningkatnya penyakit-penyakit tidak menular dan degeneratif akibat gaya hidup (life style) masyarakat yang kurang baik. Disamping upaya-upaya langsung untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana memperkuat peran promosi kesehatan dengan pendekatan KIE-nya secara berkala dan intensif. Sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Bintan dimana terdapat daerah pantai dan pesisir yang sangat luas dan panjang, banyaknya lagoon-lagoon bekas galian pasir dan pertambangan bauksit, rawa-rawa, maka ada beberapa penyakit menular yang menjadi endemis dan dominan, yaitu seperti penyakit Malaria, TB.Paru, Diare, DBD. Sebagai daerah endemis Malaria, pada tahun 2004 tercatat ada 552 orang penderita dengan Malaria Positif, artinya mencapai 447 orang per 100.000 penduduk, sedangkan Malaria Klinis 6.720 orang penderita (5.809 per 100.000 penduduk). Pada tahun 2005 tercatat penderita Malaria Positif 575 orang, dan Malaria Klinis berjumlah 7.155 orang. Penemuan penderita TB.Paru positif pada tahun 2004 berjumlah 43 kasus, dan TB.Paru Klinis berjumlah 440 kasus, sedangkan kondisi pada tahun 2005 tercatat TB.Paru Klinis 460 kasus, dan penemuan TB.Paru Positif berjumlah 53 kasus. Untuk kasus diare pada tahun 2004 terjadi 3.300 kasus. sedangkan kondisi pada tahun 2005 tercatat 3192 kasus. Sementara itu untuk kasus AIDS pada tahun 2003 tercatat 3 kasus, dan pada tahun 2004 kasus HIV tercatat 11 kasus (kumulatif). Dengan kondisi data dan angka tersebut diatas, maka kedepan untuk penyakit-penyakit menular tersebut diatas perlu pengelolaan program dan kegiatan lebih baik lagi.

Sedangkan berkaitan dengan terjadinya transisi epidemiologi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular dan degeneratif, maka berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas, penyakit-penyakit non infeksi/tidak menular yang menonjol adalah penyakit Hypertensi dan Pembuluh darah lainnya (Penyakit Jantung), Diabetes Meilitus, ISPA dan Gastritis.

Di bidang pembangunan sarana dan prasarana upaya kesehatan, pada saat ini disetiap kecamatan telah tersedia masing-masing 1 (satu) Puskesmas. Dari 6 (enam) Puskesmas di kecamatan, 3 (tiga) diantaranya Puskesmas Perawatan, yang pada saat ini dan masa mendatang terus dikembangkan menjadi Puskesmas Perawatan yang dilengkapi sarana dan prasarana kamar operasi dan tenaga Doter spesialist sesuai kebutuhan. Hal ini dipertimbangkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tuntutan kebutuhan pelayanan kesehatan yang cepat, bermutu dan profesional. Pengembangan dan peningkatan Puskesmas dengan pelayanan paripurna di Kabupaten Bintan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan di Kabupaten Bintan tidak memiliki Rumah Sakit yang dikelola pemerintah. Puskesmas Pembantu saat ini berjumlah 31 buah yang tersebar di Desa dan Kelurahan di luar ibu kota kecamatan. Pondok Bersalin Desa berjumlah 29 buah. Dari 29 buah Polindes tersebut, ada 12 diantaranya masih menyewa/kontrak di rumah penduduk. Sarana Puskesmas Keliling Roda 4 berjumlah 9 buah, disetiap Kecamatan telah tersedia. Namun 4 (empat) diantaranya memerlukan perbaikan, dan Puskesmas Keliling Laut berjumlah 2 buah, satu berasal dari dana APBD tahun 2003-2004 spesifikasi bahan dasar dari kayu dengan kapasitas ± 6 GMT, dan kecepatan max 10 mil/jam terletak di Kecamatan Tambelan, sedangkan satu unit lagi berasal dari dana APBN tahun 2003 bahan dasar dari fiber glass, merupakan kapal dengan kecepatan tinggi, dilengkapi dengan Kamar Operasi mini dan Dental unit, terletak di Kecamatan Bintan Timur. Mengingat Kabupaten Bintan wilayah lautan jauh lebih luas di bandingkan dengan daratan, maka Puskesmas Keliling Laut/Perairan sangat diperlukan terutama kapal yang representatif, karena dengan demikian jangkauan pelayanan kesehatan dapat mencapai daerah pesisir dan terpencil.

Permasalahan yang dirasakan berkaitan dengan sarana dan prasarana kesehatan saat ini adalah khusus untuk Puskesmas, 2 (dua) diantaranya memerlukan renovasi yaitu Puskesmas Toapaya dan Puskesmas Tambelan. Sedangkan Puskesmas Tanjung Uban dan Kijang Bintan Timur merupakan prioritas dikembangkan dan ditingkatkan menjadi Puskesmas Perawatan yang mampu memberikan pelayanan paripurna dan menjadi Puskesmas rujukan bagi Puskesmas sekitarnya. Sedangkan khusus di wilayah Kecamatan Gunung Kijang dalam waktu dekat perlu dibangun satu Puskesmas lagi, mengingat Puskesmas Kecamatan yang ada saat ini terletak jauh dari Pusat Ibu Kota Kecamatan, yaitu di Desa Toapaya yang berjarak ± 12 KM dari Ibu Kota Kecamatan. Disamping itu Pusat Kecamatan berada di Kota Kawal yang sangat pesat perkembangannya, dan merupakan daerah lintasan menuju daerah wisata Pantai Trikora yang terus berkembang pesat. Untuk Puskesmas Pembantu dan Polindes, pada saat ini ada beberapa diantaranya mendesak dilakukan renovasi, serta pembangunan baru dibeberapa desa. Disamping sarana upaya pelayanan kesehatan yang memerlukan penambahan baru maupun revitalisasi gedung lama, hal yang perlu juga mendapatkan perhatian adalah perumahan medis dan para medis di daerah. Sebagian besar kondisinya sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi secara bertahap. Walaupun secara umum di setiap kecamatan dan sampai kepedesaan telah tersedia sarana upaya kesehatan, namun demikian masih dirasakan belum memadai, baik dari segi pemerataan, keterjangkauan maupun kualitasnya. Akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi keluarga miskin dan daerah terpencil pada masa ini masih merupakan permasalahan, dimasa datang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh.

Dalam tiga tahun terakhir terutama sejak era otonomi daerah komitmen pemerintah untuk pembiayaan kesehatan cukup menggembirakan dan memberi harapan. Hal ini didukung dengan kesepakatan Bupati seluruh Indonesia pada tahun 2001, yaitu sebesar 15 – 20% dari APBD. Namun komitmen politik ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Anggaran/pembiayaan sektor kesehatan di Kabupaten Bintan sejak tahun 2002 sampai dengan 2004 relatif masih rendah dan mengalami fluktuasi yang sangat signifikan. Sebagai gambaran pada empat tahun terakhir anggaran kesehatan Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) yaitu dana yang disediakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalaui APBD Kabupaten dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 :

ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (KAB. BINTAN)

TAHUN 2002-2004

Thn

Total APBD

Anggaran Kesehatan

Persen

tase

Keterangan

2002

Rp. 382.695.000.000,-

Rp. 17.546.024.000,-

4,58%

Rutin + Pembangunan

2003

Rp. 368.126.988.000,-

Rp. 16.908.630.000,-

4,59%

Rutin + Pembangunan

2004

Rp. 337.955.098.792,-

Rp. 16.308.942.000,-

4,82%

Belanja Lsg + Tak Lsg

Pada Tahun 2002 – 2003 wilayah Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) masih terdiri dari 11 Kecamatan (Kabupaten Lingga belum terbentuk), Puskesmas pada saat itu berjumlah 11 buah, 5 buah diantaranya Puskesmas Perawatan, dengan jumlah penduduk 189.723 jiwa. Tahun 2004 telah menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja, Kabupaten Lingga telah terbentuk dan berdiri sendiri, namun anggaran Belanja Tak Langsung masih masuk dalam APBD Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Induk). Jumlah Pagu dana Belanja Langsung Rp.4.721.192.000,- (Ditambah Proyek Luncuran ABT 2003 sebesar Rp.1.429.000.000,-) dan Belanja Tak Langsung berjumlah Rp. 11.586.808.000,- ini artinya belanja langsung hanya 28,95% dari total anggaran kesehatan. Puskesmas berkurang menjadi 6 buah, terdiri dari 3 Perawatan dan 3 Non Perawatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) berkurang menjadi 118.906 jiwa. Pada tahun 2005 pagu dana Belanja Langsung berjumlah Rp. 2.028.609.500,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 9.137.096.385,-, ini artinya belanja langsung pada tahun 2005 hanya 18,17% dari total anggaran kesehatan. Apabila dirata-ratakan anggaran kesehatan yang murni bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Riau pada rentang waktu 2002 – 2004 adalah sebesar 4,51% dari total APBD setiap tahunnya.

Selain anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, sektor kesehatan di Kabupaten Bintan juga mendapat dana untuk upaya pelayanan dan pembangunan kesehatan yang dialokasikan oleh pemerintah melalui APBD Provinsi, APBN dan PHLN. Anggaran yang dialokasikan melalui sumber-sumber tersebut ditambah dengan APBD Kabupaten disebut Anggaran Kesehatan Pemerintah sebagai dasar untuk menghitung alokasi anggaran kesehatan pemerintah per-kapita pertahun (dalam ribuan rupiah).

Sebagai gambaran untuk melihat alokasi anggaran kesehatan pemerintah di Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) pada rentang waktu 2002 – 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 :

ANGGARAN KESEHATAN PEMERINTAH

KABUPATEN KEPULAUAN RIAU (KAB.BINTAN) TAHUN 2002-2004

Thn

Sumber Dana

Pagu Dana

Persentase dari Total Pagu Dana

Ketr.

1

2

3

4

5

2002

1. APBD KAB.

2. APBD PROV. RIAU

3. APBN

4. PHLN

Total Pagu Dana

Rp. 17.546.024.000,-

Rp. 5.135.000,-

Rp. 593.558.000,-

Rp. 762.424.000,-

Rp. 18.907.141.000,-

92,80 %

0,027 %

3,14 %

4,03 %

2003

1. APBD KAB.

2. APBD PROV. RIAU

3. APBN

4. PHLN

Total Pagu Dana

Rp. 16.908.630.000,-

Rp. 0,-

Rp. 285.953.000,-

Rp. 621.914.400,-

Rp. 17.816.497.400,-

94,91 %

0 %

1,60 %

3,49 %

2004

1. APBD KAB.

2. APBD PROV. RIAU

3. APBN

4. PHLN

Total Pagu Dana

Rp. 16.308.942.000,-

Rp. 0,-

Rp. 201.208.000,-

Rp. 113.996.000,-

Rp. 16.624.146.000,-

98,10 %

0 %

1,21 %

0,69 %

Berdasarkan pagu dana anggaran kesehatan pemerintah yang tertera pada tabel tersebut diatas, maka dapat dihitung alokasi anggaran kesehatan pemerintah per-kapita pertahun di Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan), dengan Rumus Jumlah alokasi anggaran kesehatan pemerintah dalam 1 tahun dibagi Jumlah Penduduk pada tahun yang sama, sebagai berikut :

ü Tahun 2002 = Rp. 18.907.141.000,- = Rp. 106.683,-

177.226 jiwa

ü Tahun 2003 = RP. 17.816.497.400,- = Rp. 93.907,-

189.723 jiwa

ü Tahun 2004 = Rp. 16.624.146.400,- = Rp. 143.714,-

115.675 jiwa

Apabila dilihat rata-rata alokasi anggaran kesehatan pemerintah perkapita pertahun seperti hasil perhitungan diatas, maka anggaran kesehatan pemerintah perkapita di Kabupaten Bintan masih relatif kecil.

Secara umum alokasi pembiayaan sektor kesehatan pada masa mendatang perlu mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi 4 tahun terakhir, hal ini juga sesuai dengan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 5% dari PDRB. Di Kabupaten Bintan pada tahun 2004 PDRB atas harga berlaku sebesar Rp.1.054 Triliun, dengan income perkapita sebesar Rp.9.40 Juta atau sama dengan US$ 1.004 (asumsi US$ 1 = Rp.9.000,-). Berarti pada tahun 2004 saja alokasi anggaran kesehatan perkapita di Kabupaten Bintan, idealnya sudah mencapai rata-rata Rp.458.000, perkapita pertahun. Besarnya pembiayaan kesehatan yang proporsional sesuai dengan bidang tugas dan kewajibannya diperlukan untuk menjamin terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil, merata dan terjangkau. Hal ini juga dikaitkan dengan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui program Asuransi Kesehatan bagi Keluarga Miskin (Askeskin).

Kondisi sumber daya manusia (tenaga) kesehatan saat ini di Kabupaten Bintan sejak beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang menggembirakan, baik dari segi jumlah, jenis maupun penyebarannya. Apabila dibandingkan dengan rasio tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk (standar nasional) memang belum terpenuhi, namun secara umum dengan kondisi sekarang seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana, walaupun pendaya-gunaannya belumlah optimal. Pada saat ini jumlah tenaga Dokter Umum 23 orang terdiri dari dari 13 orang berstatus PNS, dan PTT Daerah 8 orang, serta PTT Pusat 2 Orang (seluruh Puskesmas telah tersedia tenaga dokter), Dokter Gigi berjumlah 9 orang, terdiri dari 1 orang PTT Daerah, dan 1 orang PTT Pusat serta 7 orang PNS. Dokter spesialis Kandungan 1 orang ditempatkan di Puskesmas Tanjung Uban dan Kijang, Perawat berjumlah 119 orang, Bidan 92 orang (termasuk bidan di desa). Disamping itu untuk mendukung terselenggaranya pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan telah tersedia tenaga kesehatan lainnya seperti Magister Kesehatan 2 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat berjumlah 15 orang, Ahli Madya Gizi, Ahli Madya Sanitasi, Analis Laboratorium, Apoteker/Asisten Apoteker, serta dari bidang non kesehatan. Permasalahan yang paling dirasakan dari aspek ketenagaan adalah kemampuan petugas kesehatan dalam menanggulangi permasalahan kesehatan di daerah masih belum dilakukan secara efisien dan efektif, demikian juga hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah etos kerja yang belum tertanam dengan baik, sehingga berdampak terhadap lemahnya kinerja.

Kemampuan manajemen kesehatan ditingkat Puskesmas sampai jaringannya (Puskesmas Pembantu dan Polindes) masih dirasakan belum optimal. Dukungan sistem informasi kesehatan untuk manajemen kesehatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini karena terbatasnya sarana dan prasarana (perangkat keras dan perangkat lunak) di Puskesmas.

Di bidang keluarga berencana permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan kedepan adalah diantaranya pertumbuhan Pasangan Usia Subur (PUS) yang cukup tinggi. Pada tahun 2004 jumlah PUS di Kabupaten Bintan adalah 27.040 PUS, meningkat pada tahun 2005 menjadi 29.088 PUS. Disamping itu masalah keterbatasan sarana dan prasarana penunjang untuk program keluarga berencana menjadi kendala yang belum bisa diatasi. Keterkaitan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keluarga berencana, lebih disebabkan pada beberapa tahun terakhir ini program keluarga berencana cenderung menurun, baik dari aspek penganggaran maupun kegiatannya. Tantangan kedepan adalah bagaimana dapat mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas di daerah Kabupaten Bintan khususnya dan Provinsi Kepulauan Riau umumnya. Keterlibatan dan partisipasi dari sektor terkait seperti TNI/Polri, LSM, Organisasi Profesi dan masyarakat luas sangat diharapkan untuk menggiatkan kembali program dan kegiatan keluarga berencana.

Potensi masyarakat seperti organisasi, LSM, Yayasan, upaya, tenaga, dana, sarana maupun upaya perorangan belum dapat diberdayakan secara optimal. Upaya pemberdayaan masyarakat masih menganggap masyarakat sebagai objek dan kegiatannya masih berupa bantuan kemanusiaan (charity) yang bersifat mendesak (emergency). Kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka Community Development berupa upaya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat telah beberapa kali dilakukan, namun belum menjadi kegiatan yang permanent atau reguler, masih lebih bersifat charity. Peran serta masyarakat di bidang kesehatan yang telah eksis dan berjalan dengan baik pada saat ini adalah Posyandu, yaitu berjumlah 117 buah, terdiri dari Purnama 79 buah dan Mandiri 38 buah dengan jumlah kader 788 orang. Upaya Kesehatan lain yang bersumber daya masyarakat diantaranya TOGA, Pos UKK, Pos Obat Desa dan pembinaan generasi muda melalui Saka Bakti Husada keberadaannya saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan menumbuh kembangkan peningkatan peran serta masyarakat, seperti motivasi dan kemampuan petugas kesehatan di lapangan, sarana dan prasarana yang tersedia, beban tugas, serta kesadaran masyarakat. Ke depan upaya peningkatan peran serta masyarakat termasuk swasta dan penggalangan kemitraan lintas sektor perlu secara terus menerus diperkuat dan dimantapkan.

Menghadapi era globalisasi saat ini dan mendatang, sektor kesehatan dan keluarga berencana di Kabupaten Bintan perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Karena pada saatnya nanti globalisasi dan perdagangan bebas, merupakan tantangan, masalah dan sekaligus potensi maupun peluang untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan. Dengan terbukanya pintu bagi tenaga kesehatan asing untuk berkiprah di daerah ini, akan mempengaruhi berbagai aspek penyelenggaraan upaya kesehatan. Mobilitas penduduk dan arus informasi yang begitu cepat, akan memberikan dampak positif dan sekaligus dampak negatif bagi pembangunan kesehatan. Oleh karena itu sejak dini perlu diantisipasi dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi persaingan internasional. Kabupaten Bintan yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga adalah pasar terbaik untuk investasi, karena daerah/wilayah ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, dan merupakan daerah potensial pariwisata dan industri. Sudah tentu dapat dipastikan menjadi salah satu daerah/wilayah yang menjadi tujuan utama bagi tenaga asing, termasuk tenaga kesehatan profesional.

Disamping menghadapi era globalisasi, tantangan dari dalam daerah sendiri, yaitu terjadinya transisi demografi, pertumbuhan ekonomi yang belum baik berdampak terjadinya kecenderungan meningkatnya pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang akan berdampak pula pada meningkatnya tindak kriminalitas dan permasalahan lainnya. Kehidupan remaja yang tidak siap menerima arus informasi yang begitu cepat serta kemudahan transportasi dan komunikasi membuat kenakalan remaja semakin meningkat, peredaran NAPZA semakin meningkat pula, perilaku-perilaku menyimpang memberi peluang peningkatan penyalahgunaan narkotika, obat-obat psikotropika, dan zat adiktif lainnya, penyebaran penyakit, perilaku seks bebas, serta gaya hidup yang tidak sehat lainnya. Program Promosi Kesehatan dengan strategi KIE-nya dan Program Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi sangat penting untuk menangkal permasalahan tersebut diatas. PHBS perlu dibudayakan pada seluruh tatanan kehidupan melalui strategi advokasi, bina suasana dan adanya gerakan masyarakat.

Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan yang telah dicanangkan sejak tahun 1999 sebagai paradigma baru pembangunan kesehatan, dan merupakan salah satu strategi pembangunan kesehatan nasional menuju Indonesia Sehat 2010, seyogyanya dalam pelaksanaannya mestilah didukung secara penuh oleh sektor terkait dan memperkuat kerjasama lintas sektor. Demikian juga di Kabupaten Bintan sudah saatnya dalam proses pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan dan untuk masa datang perlu menerapkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan. Sehingga dapat menjamin pembangunan yang sedang dilaksanakan akan memberikan dampak yang sangat luas yaitu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan seluruh proses pembangunan kesehatan di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Bintan, yang menjadi landasan hukum yang penting dan utama adalah diantaranya : UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kemudian UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU RI Nomor 32 Tahun 2004 dan UU RI Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Daerah yang ada kaitannya dengan bidang/sektor kesehatan.

B. PERAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA dalam

PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Riau, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dibidang penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan tehnis dibidang penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana; b. Penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana; c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesehatan dan keluarga berencana; d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Bupati.

Perkembangan, masalah dan peran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam proses pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan proses pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan dan KB telah melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan penetapan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah, pengendalian dan pengawasan pembangunan kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia (tenaga) kesehatan.

a. Sejak tahun 2000/2001, kebijakan dan perencanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan) telah dikembangkan dengan penerapan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu, disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2001–2006 dengan Visi “Kabupaten Kepulauan Riau Sehat 2006”, dengan mengacu dan berpedoman pada Gerakan Pembangunan Berwawasan Kesehatan, Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan 2001–2004, Sistem Kesehatan Nasional tahun 1982/2004 serta Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Riau tahun 2002–2006. Dimasa depan peran perencanaan dalam pembangunan kesehatan dan keluarga berencana di daerah semakin penting dan perlu ditingkatkan kemampuan manajerial dan tehnisnya, sehingga dapat mendukung kebijakan daerah dalam proses pembangunan kesehatan termasuk keluarga berencana.

b. Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan di masa datang sangat perlu diterapkan dan dikembangkan secara konkrit pelaksanaannya di daerah. Oleh karena itu komitmen, koordinasi dan kemitraan antara pelaku pembangunan di daerah ini perlu dikembangkan sehingga dapat memberikan persepsi yang sama, semangat yang tinggi dan sinergisme dalam pelaksanaannya.

c. Sistem penganggaran yang dilaksanakan pada saat ini adalah Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja. Untuk pelaksanaannya dilengkapi dengan panduan kewenangan wajib bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, serta Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Disamping itu adanya Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya antara pihak Legislatif dan Eksekutif diharapkan memberikan dampak positif serta titik temu antara perencanaan program/kegiatan dengan perencanaan penganggaran/pembiayaan, sehingga sistem penganggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dapat lebih berhasil-guna dan berdaya guna.

d. Kemampuan pengendalian, pengawasan dan pertanggung jawaban pembangunan kesehatan dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilaksanakan dengan baik, dan secara terus menerus diupayakan adanya peningkatan. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, memang dirasakan belum dapat terlaksana secara optimal, dapat tercapai (accessible), dan dapat terjangkau (affordable), serta terjamin mutunya (quality), terutama untuk daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini terkait dengan kompleksitas permasalahan, keterbatasan sarana terutama transportasi, serta disadari juga masih lemahnya efisien dan efektifitas kinerja petugas di lapangan. Dinas Kesehatan dan KB memang masih menghadapi permasalahan rendahnya kinerja SDM, sistem ketata-laksanaan (manajemen), sehingga kedepan dituntut untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan. Untuk itulah diperlukan upaya sistematis, komprehensif, dan integratif dalam mendorong pengawasan dan peningkatan kinerja sebagai upaya memberikan pelayanan yang bermutu.

e. Mengingat kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, termasuk hukum kesehatan, maka pada masa mendatang hukum-hukum dalam bidang kesehatan, terutama yang menyangkut hak dan kewajiban provider serta klien perlu terus dikembangkan dan disosialisasikan sampai ke tingkat administrasi pelayanan kesehatan terdepan (Puskesmas Pembantu dan Polindes). Dengan demikian diharapkan semua pihak dapat memberikan kontribusi sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dalam penyelenggaraan proses pembangunan kesehatan di daerah saat ini ada beberapa produk hukum dan pedoman yang menjadi landasan berpijak dan bertindak dalam proses pengambilan keputusan oleh Dinas Kesehatan dan KB, yaitu antara lain ; UU RI tentang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992, UU RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN), UU RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Sistem Kesehatan Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas di Era Desenteralisasi, serta pedoman-pedoman lainnya. Sementara itu produk hukum di daerah Kabupaten Bintan yang menjadi payung hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain Peraturan Daerah Kab. Kep. Riau Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik, dan Peraturan Daerah Kab.u Kep. Riau Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Puskesmas. Namun demikian untuk menhadapi cepatnya dan kompleksitas berbagai perubahan di era reformasi dan globalisasi ini, maka produk-produk hukum secara nasional maupun lokal/daerah berupa Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati Kepala Daerah perlu diikaji dan dikembangkan untuk penyesuaian dengan tuntutan kebutuhan kedepan.

f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan saat ini berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2005. Didalam Perda tersebut SOT Dinas Kesehatan digabungkan dengan Kantor KB Daerah, sehingga nama Dinas menjadi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dengan SOT baru diharapkan memberi peluang kepada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan untuk berfungsi sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, minimal sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan hasil PUPNS tahun 2003 yang lalu serta penambahan PNS baru pada tahun 2004/2005, tercatat bahwa jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan sebanyak 306 orang. PNS yang berkerja di lingkungan struktural Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten berjumlah 96 orang, sedangkan yang berkerja sebagai tenaga/jabatan fungsional di unit-unit pelayanan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes berjumlah 210 orang. Jumlah ketenagaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tersebut masih perlu penambahan, khususnya untuk tenaga-tenaga Medis, Para Medis Perawat dan Bidan, serta Para Medis Non Perawatan seperti, Apoteker, Analis, Nutrionist guna menghadapi tantangan dan permasalahan masa depan yang semakin kompleks, serta untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan serta sistem karier secara terus menerus ditata dengan sebaik mungkin sesuai dengan bidang keahliannya, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut terkait dengan upaya meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme SDM kesehatan. Pemberian apresiasi berupa penghargaan (reward) bagi petugas yang mampu menunjukkan kinerja terbaik telah dilaksanakan sejak beberapa tahun lalu yaitu seperti pemilihan Tenaga Medis dan Para Medis Berprestasi, kesempatan utama (prioritas) mendapatkan/mengikuti pendidikan berkelanjutan, disertakan sebagai petugas Tim Kesehatan Haji bagi yang beragama Islam. Sedangkan untuk petugas yang lemah kinerjanya atau tidak disiplin diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi pada perekrutan ketenagaan adalah belum terserap seluruhnya PTT daerah yang telah mengabdi relatif cukup lama di daerah ini menjadi PNS pada seleksi penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir. Untuk permasalahan ini perlu ada pertimbangan khusus dan bijak atas pengabdian yang telah mereka berikan. Karena kekecewaaan PTT yang gagal beberapa kali mengikuti Test Penerimaan CPNS, secara tidak langsung mempengaruhi kinerja mereka di lapangan.

2. Pengembangan Pembangunan Kesehatan

Dalam pengembangan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mengacu pada pedoman dan standar yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan dan BKKBN Pusat, serta dengan berlandaskan pada sasaran, arah dan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana daerah Kabupaten Bintan.

a. Dengan semakin kompleksnya pembangunan kesehatan, maka sangat diperlukan berbagai standar dan pedoman pembangunan kesehatan baik yang berskala nasional, maupun yang berskala lokal/daerah. Standar dan pedoman diperlukan sebagai acuan penting dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

b. Selama ini di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan telah melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) disemua tingkat administrasi pelayanan secara terus menerus, hal ini berguna dalam rangka penyusunan perencanaan program/kegiatan, penganggaran dan berbagai kebijakan yang berbasis pada data yang aktual dan mutakhir di lapangan (evidens based).

c. Untuk masa depan dimana tantangan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar, kompleksitas permasalahan kesehatan yang tinggi, maka diperlukan suatu kajian atau penelitian yang komprehensif terhadap status kesehatan, derajat kesehatan, kondisi lapangan yang sebenarnya di masyarakat Kabupaten Bintan melalui Survey Kesehatan Daerah (Surkesda). Dengan kegiatan Surkesda diharapkan dapat mengetahui gambaran, situasi dan kondisi riel di lapangan yang berhubungan dengan indikator derajat kesehatan masyarakat. Dengan diketahuinya angka-angka indikator khusus Kabupaten Bintan, maka menjadi data yang sangat baik, faktual dan aktual untuk penyusunan perencanaan program dan kegiatan dimasa datang.

d. Dalam beberapa tahun terakhir ini, karena keterbatasan penganggaran, maka survey-survey masalah kesehatan masyarakat belum dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan survey dalam skala kecil yang baru dapat dilakukan diantaranya Survey Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Survey Anak Baru Sekolah untuk mengetahui status gizi anak sekolah, serta survey-survey yang berhubungan dengan penyakit menular (surveylans epidemiologi). Ke depan perlu dikembangkan kegiatan survey kesehatan dengan skala yang lebih besar sasarannya dan luas jangkauannya.

e. Pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu upaya penting dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan perlu mendapatkan perhatian dan pengelolaan secara sungguh-sungguh, terutama daalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pelayanan (to serve) seperti yang dilakukan oleh kader di Posyandu, dalam melakukan advokasi (to advocate) kepada stakeholder seperti yang dilakukan oleh TOMA, LPM dan sebagainya, dan aktif mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch) seperti yang dilakukan oleh LSM.

f. Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bintan telah banyak berkembang, diantaranya Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) seperti adanya Posyandu, TOGA, POD, UKK dan Saka Bakti Husada. Sejak tahun 2003 telah dikembangkan pula akselerasi desa sehat dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan akses air bersih dan jamban keluarga yang memenuhi syarat kesehatan, kegiatan ini melibatkan peran serta masyarakat termasuk swasta secara aktif, namun karena keterbatasan penganggaran dan tenaga kegiatan tersebut belum menampakkan hasil yang memuaskan. Di tingkat lintas sektor, telah pula dikembangkan Forum Kabupaten Sehat sejak tahun 2002, namun kinerja forum ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

3. Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan sampai pedesaan.

a. Sampai dewasa ini pembangunan sarana dan prasarana upaya pelayanan kesehatan cukup memadai. Namun pada beberapa daerah pemekaran dan pedesaan masih perlu adanya penambahan fasilitas dan peningkatan fasilitas yang telah ada. Hal tersebut berkaitan dengan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mengutamakan azas pemerataan dan manfaat, serta adil dan merata.

b. Pada dewasa ini dan kedepan, secara bertahap telah dikembangkan pelayanan kesehatan darurat dan emergency di setiap Puskesmas Kecamatan. Berkaitan dengan ini pemenuhan akan sarana dan prasarana secara bertahap terus digesa pembangunannya, termasuk juga menyiapkan tenaga yang cekatan, terampil dan senantiasa siap melaksanakan tugas-tugas kedaruratan (life saving).

c. Berkaitan dengan kebijakan Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada keluarga miskin melalui Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas tiga, maka prioritas sasaran pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan terutama untuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan rujukan ke Rumah sakit. Seiring dengan pemekaran wilayah sejak tahun 1999/2000, maka Kabupaten Bintan tidak lagi memiliki Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. Sehingga untuk kasus-kasus tertentu yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, maka di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Pinang, baik untuk masyarakat mampu maupun untuk keluarga miskin.

d. Upaya kesehatan yang bersifat public goods perlu terus ditingkatkan dan mendapatkan prioritas guna menekan terjadinya masalah kesehatan masyarakat terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin. Berkaitan dengan ini, mengingat Pemerintah Kabupaten Bintan sedang menggesa pembangunan infrastruktur Ibu Kota barunya sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar, maka sangat diharapkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kepulauan Riau untuk membantu peningkatan dan pembangunan fasiltas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan. Termasuk juga dalam upaya-upaya program Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular, Peningkatan Promosi Kesehatan, Penanggulangan masalah Gizi Kurang dan buruk, serta obat-obatan dan perbekalan kesehatan lainnya.

C. ISU STRATEGIS

Dari uraian dan penjabaran perkembangan dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan tersebut, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan untuk lima tahun mendatang adalah :

1. Pemerataan dan keterjangkauan upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu belum optimal. Terutama akses pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bagi keluarga miskin dan daerah terpencil masih perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara sungguh-sungguh. Termasuk dukungan pendaya-gunaan SDM tenaga kesehatan di tingkat provider.

2. Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana belum optimal. Salah satu sebabnya Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai pendukung utama manajemen pembangunan kesehatan belum terlaksana dengan baik, berdampak pada kurangnya dukungan informasi dan ketersediaan data yang memadai. Akibatnya sistem perencanaan program dan kegiatan tidak optimal, yang akhirnya berpengaruh terhadap peng-alokasian pembiayaan. Pembiayaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana masih relatif kecil untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan termasuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang berkualitas.

3. Penanggulangan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita dan ibu hamil belum terlaksana dengan baik, hal tersebut berkaitan dengan masih lemahnya pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD). Akibatnya adalah ketidak mampuan dalam merumuskan tindakan-tindakan yang bersifat antisipatif untuk penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk.

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum membudaya di kehidupan masyarakat. Upaya promosi kesehatan dan kampanye PHBS belum terlaksana dengan optimal, akibat dari keterbatasan anggaran operasional serta sarana dan prasarana. Penerapan PHBS pada lima tatanan yaitu : Tatanan Rumah tangga, Tempat-tempat umum, Sarana Kesehatan, Institusi Pendidikan serta Tempat Kerja secara terus menerus dan berkesinambungan mestilah tetap dilaksanakan agar membudaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

5. Penyakit-penyakit menular berbasis lingkungan dan berpotensi wabah masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, antara lain Penyakit Malaria, DBD, Diare, TB.Paru, HIV/AIDS dan sebagainya, sementara disisi lain penyakit-penyakit tidak menular (degeneratif) cenderung meningkat. Selain itu pelaksanaan Surveilans Epidemiologi belum optimal, Cakupan Imunisasi perlu dipertahankan, serta penanggulangan masalah kesehatan keluarga termasuk kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, usila dan kelompok remaja/usia sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus.

BAB III

VISI DAN MISI

A. VISI

Dalam merumuskan visi, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan dengan seksama memperhatikan 2 (dua) dasar-dasar pembangunan, yaitu : (1) Dasar-dasar Pembangunan Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010, yaitu ; (a) Perikemanusiaan; (b) Pemberdayaan dan Kemandirian; (c) Adil dan Merata; (d) Pengutamaan dan Manfaat. Dan (2) Arah, Sasaran dan Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan), serta Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan).

Dengan memperhatikan dua acuan atau referensi tersebut diatas, serta untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah bidang kesehatan di Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2010, dan juga dengan mempertimbangkan perkembangan serta masalah, dan kecenderungan yang dihadapi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, maka pernyataan Visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dirumuskan sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN BERMUTU

YANG MERATA DAN TERJANGKAU MENUJU

KABUPATEN BINTAN SEHAT”

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan, maka berdasarkan Visi tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai pada jangka waktu lima tahun kedepan atau pada akhir tahun 2010 adalah terwujudnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana bermutu yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Bintan, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingi-tingginya menuju Kabupaten Bintan Sehat. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang meliputi upaya kuratif dan rehabilitatif, dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang meliputi upaya promotif dan preventif.

Sesuai dengan visi tersebut ada makna utama yang ingin dicapai dimasa datang, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Bintan terjamin dalam pemeliharaan kesehatannya dengan upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang terjaga mutunya, dikelola dengan manajemen yang baik oleh tenaga-tenaga kesehatan yang handal dan professional di tempat atau sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan yang setinggi-tingginya menuju terwujudnya Kabupaten Bintan Sehat . Tujuan akhir tersebut dapat dicapai dengan cara menyediakan secara cukup sumber daya kesehatan (Sumber daya sarana, orang/tenaga, penganggaran), dilaksanakan dengan pelayanan yang paripurna dan holistik serta menggunakan pendekatan komprehensif meliputi Upaya-upaya Promotif (Peningkatan Kesehatan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan), dan Rehabilitatif (Pemulihan) yang serasi dan seimbang.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan Memantapkan Manajemen dan Kinerja serta Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana di semua Tingkat Administrasi/Strata dan Unit-unit Pelayanan.

Untuk terealisasinya program pembangunan kesehatan termasuk upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana kepada masyarakat, maka perlu ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, obat dan perbekalan kesehatan serta anggaran yang memadai, demikian juga ditentukan bagaimana manajemen di semua tingkat administrasi pelayanan dikelola dengan baik, dinamis dan akuntabel. Dengan terciptanya manajemen yang akuntabel diharapkan fungsi-fungsi administrasi kesehatan dan keluarga berencana dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

2. Meningkatkan dan Mengembangkan Promosi Kesehatan dan Membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat.

Peran Promosi Kesehatan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam upaya pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan. Peningkatan dan pengembangan promosi kesehatan dilaksanakan dengan cara pengembangan kebijakan, peningkatan intensitas, perluasan jangkauan pelayanan, serta penciptaan kreasi baru media promosi dan penyebar luasan info kesehatan melalui berbagai media yang efektif dan terpilih sesuai dengan karakteristik, tradisi dan budaya masyarakat Kabupaten Bintan melalui pendekatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE). Dengan promosi kesehatan yang baik, maka penerapan PHBS akan dapat tumbuh dan berkembang di masyarakat, bahkan menjadi suatu budaya dan kebutuhan bagi masyarakat, yang pada akhirnya mendorong kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.

3. Meningkatkan Kinerja dan Memperkuat Upaya-upaya Pengendalian Penyakit dan Mewujudkan Lingkungan Sehat, serta Penanggulangan Masalah Gizi Masyarakat.

Peningkatan kinerja dan memperkuat upaya-upaya pengendalian penyakit dan mewujudkan lingkungan sehat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dengan mengacu pada kebijakan nasional, disamping berupaya mengembangkan kebijakan manajerial dan kebijakan tehnis serta pengembangan pedoman dan prosedur tetap yang dapat dijadikan landasan bertindak secara lokal. Koordinasi lintas sektor terkait dan penggalangan kemitraan terus ditumbuh kembangkan untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam penanggulangan gizi masyarakat, pelaksanaan SKPG dan SKD dengan sasaran yang lebih besar dan luas jangkauannya perlu dilaksanakan, kemudian diikuti dengan tindak lanjut. Peran Posyandu dan Kader Posyandu perlu di revitalisasi untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil ditengah masyarakat.

4. Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Kualitas manajemen pada Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data eviden based perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan di tingkat Puskesmas serta jaringannya dan di Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan. Peningkatan kualitas SIK dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui peningkatan kemampuan petugas yang bertanggung jawab terhadap SIK, penyediaan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras yang memungkinkan dapat mendukung kinerja petugas baik di tingkat Puskesmas maupun di Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dengan meningkatnya kualitas SIK yang baik dan benar, yang merupakan pendukung utama untuk manajemen pembangunan kesehatan, maka proses perencanaan program dan kegiatan, perencanaan penganggaran, serta proses pengambilan kebijakan dan keputusan akan dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran.

5. Memantapkan Kemitraan Lintas Sektor dan Memberdayakan Masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja sama lintas sektoral yang mantap. Demikian pula optimalisasi peran serta masyarakat yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi di daerah Kabupaten Bintan, serta peran aktif masyarakat termasuk sektor swasta sangat penting dan akan menentukan keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi dan atau sebagai subjek pembangunan kesehatan. Upaya-upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan masyarakat termasuk swasta perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga diperoleh sinergisme dalam upaya pembangunan kesehatan di daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana bermutu yang merata dan terjangkau secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bintan yang setinggi-tingginya menuju Kabupaten Bintan Sehat.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pendekatan komprehensif yang meliputi ; upaya peningkatan kesehatan (promotif), upaya pencegahan penyakit (preventif), upaya pengobatan penyakit (kuratif), dan upaya pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang serasi dan seimbang. Disamping tidak mengabaikan pula pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan serta pemantapan fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang didukung oleh Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang berdasarkan data eviden based. Fungsi-fungsi administrasi kesehatan tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

B. SASARAN

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil- guna dan berdaya-guna yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2010 adalah dengan prioritas pada kelompok sasarannya yaitu masyarakat/keluarga miskin, kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, usila), keluarga (Pasangan Usia Subur/PUS) dan masyarakat di daerah terpencil, dengan sasaran programnya sebagai berikut :

1. Tersedianya berbagai kebijakan dan pedoman, serta Peraturan Daerah atau Peraturan/Keputusan Bupati yang menunjang pembangunan kesehatan termasuk keluarga berencana.

2. Terbentuk dan terselenggaranya sistem informasi manajemen kesehatan daerah.

3. Tersedianya sarana dan prasarana upaya pelayanan kesehatan yang memadai sesuai kebutuhan dan tuntutan pelayanan di kecamatan sampai daerah terpencil. Rasio sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan adalah :

ü Rasio Puskesmas dengan Penduduk = 1 : 15.000.

ü Rasio Puskesmas Pembantu dengan Penduduk = 1 : 1.500.

ü Rasio Pondok Bersalin Desa dengan Penduduk = 1 : 1.000.

ü Rasio Posyandu dengan anak Balita = 1 : 100.

4. Tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang bermutu, jumlah mencukupi, komposisi sesuai kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta dimanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Rasio kebutuhan tenaga kesehatan Kabupaten Bintan adalah :

ü Rasio Dokter dengan Penduduk = 1 : 3.000.

ü Rasio Perawat dengan Penduduk = 1 : 1.000.

ü Rasio Bidan dengan Penduduk = 1 : 1.200.

ü Puskesmas yang memiliki tenaga Dokter = 100 %.

5. Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan merata, dan termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.

6. Terselenggaranya promosi kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pengembangan serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat.

7. Terselenggaranya sistem surveylens epidemiologi penyakit menular dan tidak menular serta sistem kewaspadaan dini, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan wabah.

8. Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat.

ü Ketersediaan obat essensial-generik di sarana pelayanan kesehatan : 90%.

9. Cakupan pengawasan : 100% (pada seluruh satuan kerja di Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan dan KB, serta di Puskesmas, Pustu dan Polindes).

10. Terwujudnya keluarga kecil berkualitas pada tahun 2015.

Dengan tercapainya sasaran-sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan tersebut pada tahun 2010, dan kontribusi pelaku pembangunan kesehatan lainnya, diharapkan sasaran keluaran pembangunan kesehatan dan keluarga berencana berikut ini tercapai :

1. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat menjadi 65%.

2. Meningkatnya persentase Posyandu Purnama 80% dan Mandiri menjadi 40%.

3. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%, persentase keluarga menggunakan air bersih : 80%, persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan : 80%.

4. Meningkatnya persentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan menjadi 80%.

5. Meningkatnya persentase jumlah sarana air bersih yang diawasi menjadi 80%.

6. Meningkatnya persentase jumlah institusi yang dibina menjadi 100%.

7. Cakupan rawat jalan : 15%.

8. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menjadi 95%.

9. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) 90%, cakupan kunjungan neonatus (KN2) menjadi 90%, dan cakupan kunjungan bayi menjadi 90%.

10. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi Gakin secara cuma-cuma di Puskesmas dan Rumah Sakit kelas III sebesar 100%.

11. Cakupan rawat inap : 1,5%.

12. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan gawat darurat (PONED) : 100%, jumlah Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) : 100%, dan jumlah Puskesmas yang terakreditasi 100%.

13. Persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) : 100%.

14. Angka Case Detection Rate penyakit TB : 80% dan angka keberhasilan pengobatan TB diatas 85%.

15. Penemuan kasus Acute Flaccid Paralysis (AFP) : ≥ 2/100.000 anak usia kurang dari 15 tahun.

16. Penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditangani : 100%.

17. Penderita Malaria yang diobati : 100%.

18. Case Fatalyti Rate (CFR) Diare pada saat KLB < 1,2%.

19. Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) mendapat pengobatan ART : 100%.

20. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe : 95%.

21. Persentase bayi yang mendapat ASI ekslusif : 80%.

22. Balita yang mendapatkan Vitamin A : 100%.

23. Balita gizi kurang dan gizi buruk yang ditangani : 100%.

24. Ibu hamil KEK yang ditangani : 100%.

25. Sekolah yang melaksanakan UKS : 100%.

26. Cakupan peserta/akseptor KB minimal 70% dari jumlah PUS.

Dengan demikian diharapkan sasaran-sasaran dampak pembangunan kesehatan dan keluarga berencana jangka menengah di Kabupaten Bintan sampai dengan akhir tahun 2010 dapat dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi 70,6 tahun;

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi kurang dari 26 per 1.000 kelahiran hidup;

3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi kurang dari 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi kurang dari 5.0%.

5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk menjadi lebih rendah atau sama dengan 2%.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. STRATEGI

Untuk mencapai dan mewujudkan visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2010, dan sesuai dengan misi yang telah ditetapkan, maka dalam periode 2006-2010 akan ditempuh beberapa alternatif strategi yang dikonsolidasikan menjadi 4 (empat) strategi yang saling kait mengkait dan saling mendukung secara sinergis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta PHLN.

Program dan kegiatan dalam kaitannya dengan sasaran-sasaran yang akan dicapai yang pelaksanaannya dalam periode lima tahun kedepan memerlukan pembiayaan yang relatif besar jumlahnya. Penggunaan pembiayaan dari APBD Kabupaten Bintan saja terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) jelas tidak mencukupi, karena pada saat yang bersamaan Kabupaten sedang menggesa pembangunan infraskruktur ibu kota baru, dan sektor/bidang lain juga membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu strategi mendapatkan tambahan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN maupun PHLN terutama untuk membiayai program dan kegiatan yang besar termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pembangunan infrastruktur kesehatan, memerlukan advokasi dan pendekatan ke Pemerintah Provinsi dan Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

Diharapkan dengan alokasi pembiayaan yang memadai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan tahapan dan penjadwalannya.

2. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Mutu dan Profesionalisme Sumber Daya Tenaga Kesehatan.

Strategi peningkatan jumlah dan jenis, serta mutu dan profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan, pelaksanaannya yaitu dengan pengembangan dan penambahan tenaga medis, paramedis perawatan dan non perawatan serta tenaga kesehatan masyarakat pada seleksi penerimaan CPNS baru, serta dengan mengikut sertakan dan memberikan kesempatan kepada SDM tenaga kesehatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik berupa tugas belajar, pelatihan tehnis fungsional, pelatihan peningkatan kemampuan manajerial dan lain sebagainya.

Diharapkan dengan jumlah dan jenis tenaga yang mencukupi, ditambah dengan mutu SDM yang baik serta sikap profesionalisme, akan meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3. Meningkatkan dan Memantapkan Peranan dan Fungsi Pelayanan serta Manajemen Kesehatan.

Melalui penataan organisasi dan kelembagaan yang meliputi penataan kembali struktur organisasi, uraian tugas, tatalaksana, serta pemantapan manajemen kesehatan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Sistem Kesehatan Daerah, SIMKES, SIMPUS, SIK, manajemen SDM, dukungan Perda, penyediaan bantuan hukum diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi pelayanan kesehatan secara optimal di semua tingkat administrasi.

4. Memantapkan dan Merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan Kesehatan umumnya, dan secara khusus Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan dan Keluarga Berencana Bermutu yang Merata dan Terjangkau.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan masyarakat secara merata sampai ke daerah terpencil, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, maka perlu ada komitmen bersama antara pelaku pembangunan kesehatan dan keluarga berencana. Komitmen bersama tidak saja diperlukan di tingkat bawah saja atau di tingkat pelaksana saja, akan tetapi yang lebih penting adalah antara pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Bupati) yang berwenang menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah.

B. KEBIJAKAN

Untuk mencapai dan mewujudkan Visi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2010, maka peran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dilaksanakan berdasarkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Kesehatan.

Agar pembangunan kesehatan dapat terselenggara secara berhasil-guna dan berdaya-guna, diperlukan sumber daya manusia/tenaga kesehatan yang bermutu, cukup jumlah dan jenisnya, serta tersebar secara adil dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan dan tantangan dimasa datang.

Guna menjamin ketersediaan sumber daya pembiayaan kesehatan, maka Dinas Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Pusat (Depkes) dalam rangka mendapatkan sumber dana dari APBN ataupun Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN). Untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan daerah terpencil, maka penyediaan dana khusus dari anggaran pemerintah perlu tetap dialokasi di dalam APBD Kabupaten maupun APBD provinsi dan APBN.

Untuk menjamin sumber daya obat-obatan dan perbekalan kesehatan, dilaksanakan penyediaan dan pendistribusian obat serta perbekalan kesehatan, sehingga akan tersedia obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat. Dinas Kesehatan menjamin ketersediaan obat sangat essensial di Puskesmas, karena menggunakan sistem buffer stock.

2. Pelaksanaan Upaya Kesehatan.

Sesuai dengan paradigma sehat, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana harus memberikan pengutamaan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Disamping itu upaya kesehatan bagi penduduk miskin, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada balita dan ibu hamil, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, promosi kesehatan dan pendaya-gunaan tenaga kesehatan perlu mendapatkan pengutamaan dan penanganan secara komprehensif.

3. Penggalangan Kemitraan Lintas Sektor.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan kerja sama lintas sektor yang mantap. Demikian pula optimalisasi pembangunan berwawasan kesehatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, menuntut adanya penggalangan kemitraan lintas sektor dan segenap potensi daerah. Kerja sama lintas sektor harus dilakukan sejak proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, sampai pada pengawasan dan penilaiannya.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Swasta.

Dalam era reformasi yang sedang berjalan pada dewasa ini, masyarakat termasuk sektor swasta mestilah berperan aktif dan berkontribusi secara nyata dalam pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan melalui pelaksanaan subsidi silang dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Sedangkan kemitraan dengan sektor swasta diarahkan pada pengembangan upaya kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan peran swasta dalam upaya kesehatan masyarakat.

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan akan efektif dan efisien bila upaya pengawasan internal secara terus menerus ditingkatkan intensitas dan kualitasnya melalui pemantapan sistem dan prosedur pengawasan melekat dari Pimpinan (Kepala Dinas) kepada bawahan dan jajarannya secara berjenjang. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan secara komprehensif dan berbasis kinerja.

BAB VI

PROGRAM – PROGRAM

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pada bagian terdahulu, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk kurun waktu 2006-2010, yakni sebagai berikut :

A. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan program : memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan upaya promosi kesehatan dan pengembangan media promosi kesehatan melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengembangan media promosi kesehatan dan peningkatan upaya promosi kesehatan;

b. Mengembangkan media, sarana dan prasarana promosi kesehatan;

c. Mengembangkan media dan model promosi kesehatan yang sesuai dengan karakteristik, tradisi dan budaya daerah;

d. Meningkatkan intensitas, kuantitas dan kualitas promosi kesehatan melalui berbagai saluran media;

e. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana promosi kesehatan disemua tingkat administrasi pelayanan kesehatan;

f. Meningkatkan dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan lintas program dan lintas sektor serta stakeholders;

g. Menyelenggarakan penyebar-luasan informasi kesehatan melalui media cetak dan elektronik secara langsung maupun tak langsung;

h. Meningkatkan kinerja promosi kesehatan melalui advokasi dan bina suasana pada lintas program dan lintas sektor serta stakeholders dalam rangka membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada lima tatanan, yaitu Tatanan Rumah Tangga, Pendidikan, Sarana Kesehatan, Tempat Kerja, serta Tempat-tempat umum.

2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) dan generasi muda melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan UKBM dan generasi muda;

b. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan generasi muda (Saka Bakti Husada);

c. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan manajemen revitalisasi Posyandu;

d. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya kesehatan bersumber daya masyarakat disemua tingkat administrasi pelayanan kesehatan;

e. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lintas program dan lintas sektor serta stakeholders dalam rangka memperkuat kelembagaan UKBM yang potensial di masyarakat;

B. PROGRAM PENINGKATAN LINGKUNGAN SEHAT

Tujuan program : mewujudkan mutu lingkungan hidup yang sehat melalui peningkatan dan pembinaan serta penggalangan kemitraan untuk menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Pengawasan kualitas air dan lingkungan melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pengawasan kualitas air dan lingkungan;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengawasan kualitas air dan lingkungan;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya pengawasan kualitas air dan lingkungan;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pengawasan kualitas air dan lingkungan;

e. Memantapkan kinerja klinik sanitasi dasar di Puskesmas;

f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sanitasi dasar di pedesaan dan perkotaan.

g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan kualitas air dan lingkungan terutama dalam kerangka kewasdaaan dini, kesiap-siagaan dan penanggulangan paska KLB/Wabah;

h. Mengembangkan surveilans faktor risiko lingkungan dan perilaku yang berhubungan dengan lingkungan sehat;

i. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kinerja laboratorium kesehatan lingkungan yang telah ada.

2. Peningkatan dan pemantapan penyelenggaraan akselerasi desa sehat melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan peningkatan dan pemantapan penyelenggaraan akselerasi desa sehat;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan akselerasi desa sehat;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan akselerasi desa sehat;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis penyelenggaraan akselerasi desa sehat;

e. Memantapkan kinerja dan manajemen klinik sanitasi di Puskesmas;

f. Menyediakan sarana air bersih dan sanitasi dasar di pedesaan sebagai stimulan dalam rangka akselerasi desa sehat.

3. Peningkatan upaya pengawasan penyehatan makanan dan minuman melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan peningkatan dan pengawasan makanan dan minuman;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan makanan dan minuman;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan pengawasan makanan dan minuman;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis penyelenggaraan pengawasan makanan dan minuman;

e. Memantapkan kinerja dan manajemen klinik sanitasi di Puskesmas;

f. Melakukan pemeliharaan dan pengawasan serta pembinaan tempat pengolahan makanan (TPM) dan tempat-tempat umum (TPU).

4. Peningkatan upaya penyehatan lingkungan daerah wisata melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan penyehatan lingkungan daerah wisata;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan lingkungan daerah wisata;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan upaya penyehatan lingkungan daerah wisata;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis penyelenggaraan pengawasan lingkungan daerah wisata.

5. Peningkatan pembinaan dan pengembangan klinik sanitasi melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pembinaan dan pengembangan klinik sanitasi di Puskesmas;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan klinik sanitasi;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan klinik sanitasi di Puskesmas;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis penyelenggaraan pembinaan klinik sanitasi di Puskesmas;

6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan pengawasan dan pengendalian dampak pencemaran;

d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dampak negatif sampah dan bahan berbahaya lainnya;

e. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dampak negatif pencemaran;

f. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dampak risiko pencemaran lingkungan, terutama lingkungan industri, wisata dan perkebunan.

C. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan program : meningkatkan jumlah, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Bidan di Desa/Polindes.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dan daerah terpencil di Puskesmas dan jaringannya melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan daerah terpencil;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan daerah terpencil di Puskesmas dan jaringannya;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah terpencil disemua tingkat administrasi pelayanan kesehatan;

d. Melakukan fasilitasi penyediaan pembiayaan pelayanan gratis bagi penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;

e. Memantapkan kinerja pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah terpencil di Puskesmas dan jaringannya;

f. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian termasuk penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan sektor terkait dalam rangka pendistribusian kartu Asuransi Kesehatan bagi Penduduk Miskin agar tepat sasaran;

h. Mengoptimalkan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Puskesmas Keliling;

i. Melakukan koordinasi lintas program untuk perencanaan peningkatan sumber daya sarana dan prasarana, obat dan perbekalan kesehatan, serta sumber daya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan ana, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular dan pengobatan dasar;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan dasar;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar;

d. Melakukan fasilitasi, pemantauan dan pembinaan upaya kesehatan keluarga, kesehatan komunitas, kesehatan kerja, penanggulangan masalah kesehatan dan kesehatan jiwa;

e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian termasuk penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar;

f. Mengoptimalkan penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, dan Puskesmas Keliling untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar;

g. Melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar.

h. Mengembangkan sistem subsidi silang dalam pembiayaan kesehatan pada program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM);

i. Peningkatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelayanan pengobatan tradisional.

D. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN RUJUKAN

Tujuan program : meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin yang dirawat inap di Puskesmas Perawatan melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang mendapat perawatan (rawat inap) di Puskesmas Perawatan;

b. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin diseluruh Puskesmas Perawatan;

c. Melakukan fasilitasi penyediaan pembiayaan pelayanan gratis bagi penduduk miskin yang di rawat inap di Puskesmas Perawatan;

d. Memantapkan kinerja pelayanan rawat inap bagi penduduk miskin di Puskesmas Perawatan;

e. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian termasuk penanganan keluhan masyarakat dalam rangka rawat inap di Puskesmas Perawatan;

f. Memfasilitasi pelaksanaan rujukan pasien dari Puskesmas ke Rumah Sakit rujukan.

2. Peningkatan mutu pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan;

c. Melakukan pembinaan dan mendorong Puskesmas untuk menjaga mutu (quality insurance) pelayanan rawat inap;

d. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan;

e. Meningkatkan pembinaan manajemen pelayanan rawat inap di Puskesmas Perawatan;

f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program untuk peningkatan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan rawat inap, termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, dan penyediaan tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;

g. Melakukan pelayanan rawat inap bagi penduduk yang membutuhkan termasuk penduduk miskin sesuai dengan kemampuan sumber daya Puskesmas secara berhasil-guna dan berdaya-guna.

3. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan rujukan, kedokteran keluarga, peran serta sektor swasta dan UKP, melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan RS dan Laboratorium Kesehatan;

b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;

c. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk atau kasus yang perlu dirujuk termasuk penduduk miskin ke RSU Tanjung Pinang dan atau RS lainnya.

d. Melakukan bimbingan tehnis peningkatan pelayanan kesehatan rujukan termasuk pelayanan PONED dan PONEK;

e. Melakukan pembinaan dan mendorong Puskesmas untuk menjaga mutu (quality insurance) pelayanan kesehatan rujukan;

f. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana kegiatan pelayanan kesehatan rujukan di Puskesmas dan jaringannya;

g. Meningkatkan pembinaan manajemen pelayanan kesehatan rujukan;

h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas program untuk peningkatan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan, termasuk penyediaan obat dan perbekalan kesehatan;

i. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan kedokteran keluarga;

j. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan khusus dan swasta;

k. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penilaian praktik kedokteran swasta;

l. Melakukan pembinaan untuk peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.

E. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

Tujuan program : menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah Malaria, DBD, TB.Paru, Diare, Polio, HIV/AIDS, Pneumonia, penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan penyakit tidak menular dan degeneratif yang prioritas ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi darah, diabetes mellitus, dan penyakit-penyakit lainnya.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan Imunisasi melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan peningkatan imunisasi;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan imunisasi;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana upaya peningkatan imunisasi;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis peningkatan imunisasi;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan imunisasi sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana imunisasi;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan peningkatan imunisasi.

2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan malaria;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

h. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria;

i. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.

3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan Penyakit DBD;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD.

4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit Filariasis.

5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit TBC.

6. Pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS/PMS melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit IMS.

7. Pencegahan dan pemberantasan penyakit diare melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit diare;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit diare;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit diare;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit diare.

8. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit ISPA/Pneumonia.

9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit kusta.

10. Peningkatan Surveilens Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis peningkatan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah;

e. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini guna mengantisipasi terjadinya wabah/KLB;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB ke Puskesmas;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan surveilens epidemiologi dan penanggulangan wabah/KLB.

11. Pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif;

c. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif;

d. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan dan jejaring kerja informasi dan konsultasi tehnis pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif;

e. Menyediakan kebutuhan peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif sebagai stimulan yang ditujukan terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil;

f. Menyiapkan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif;

g. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit degeneratif.

F. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Tujuan program : meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan anak balita.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana program gizi di Puskesmas dan jaringannya melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana program gizi masyarakat di Puskesmas dan jaringannya;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan kemampuan tenaga program gizi.

2. Penanggulangan masalah kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan penanggulangan masalah gizi kurang;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan masalah gizi kurang;

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana penanggulangan gizi kurang di Puskesmas;

d. Melakukan pemantauan dan promosi pertumbuhan;

e. Melakukan intervensi gizi yang meliputi pemberian makanan tambahan, suplementasi obat program, dan fortifikasi bahan makanan;

f. Melakukan promosi pemakaian garam beryodium;

g. Melakukan pemberian vitamin A pada bayi/balita minimal 2 kali setahun;

h. Melakukan tatalaksana kasus kelainan gizi;

i. Melakukan pendampingan kasus gizi kurang dan buruk..

3. Penanggulangan masalah gizi lebih melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan penanggulangan gizi lebih;

b. Memfasilitasi penyelenggaraan konseling gizi di seluruh Puskesmas.

4. Peningkatan surveilans gizi melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan surveilans gizi;

b. Melaksanakan sistem kewaspadaan pangan dan gizi secara lintas sektoral;

c. Melakukan Pemantauan status gizi anak sekolah;

d. Melakukan pengukuran dan pemantauan anemia ibu hamil;

e. Meningkatkan sistem kewasdaan dini dan penanggulangan KLB gizi;

f. Mengembangkan jejaring informasi gizi;

g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala program perbaikan gizi masyarakat.

5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi melalui :

a. Memfasilitasi upaya pemberdayaan keluarga sadar gizi melalui kader;

b. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor, LSM, swasta dan masyarakat;

c. Memfasilitasi revitalisasi Posyandu;

d. Melakukan advokasi program gizi pada stakeholders.

G. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN FARMASI, MAKANAN DAN MINUMAN

Tujuan program : melindungi masyarakat dari penyalahgunaan pemakaian sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan, serta produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, sarana kefarmasian, serta pelayanan kesehatan swasta lainnya.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi produsen/ pengedar makanan dan minuman melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi produsen dan pengedar makanan dan minuman;

b. Meningkatkan kemampuan tenaga pengelola dan pelaksana peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi produsen dan pengedar makanan dan minuman;

c. Melakukan kerjasama lintas program dan sektoral dalam rangka pembinaan dan pengawasan bagi produsen dan pengedar makanan dan minuman;

d. Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi produsen dan pengedar makanan dan minuman industri rumah tangga.

2. Peningkatan pengawasan peredaran dan pemakaian sediaan farmasi, obat-obatan, obat tradisional, alat kesehatan, serta makanan dan minuman melalui :

a. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan peningkatan pengawasan dan pembinaan peredaran obat-obatan, alat kesehatan, serta makanan dan minuman;

b. Melakukan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan tentang pemakaian dan peredaran obat-obatan, alat kesehatan, makanan dan minuman;

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat-obatan, obat tradisional, dan alat kesehatan;

d. Melakukan pembinaan dan pengawasan produksi makanan dan minuman dari industri rumah tangga;

e. Melakukan kerjasama dan koordinasi lintas program dan sektoral untuk pengawasan dan pembinaan peredaran obat-obatan, makanan dan minuman.

H. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Tujuan program : menjamin ketersediaan obat, mutu, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Merencanakan pengadaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya melalui :

a. Melakukan perencanaan dan penghitungan kebutuhan serta pengadaan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar dan obat program di Puskesmas dan jaringannya;

b. Melakukan distribusi obat-obatan secara adil, merata dan terjangkau di seluruh Puskesmas dan jaringannya;

c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengadaan obat di Puskesmas dengan sistem buffer stock;

d. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan obat serta perbekalan kesehatan dengan baik dan benar;

e. Melaksanakan peningkatan kemampuan pengelola dan pelaksana obat-obatan dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;

f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi dan pemakaian obat-obat tradisional di tengah masyarakat.

2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan melalui :

a. Menyusun perencanaan dan kebijakan untuk peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan;

b. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya.

I. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN KELUARGA dan KELUARGA BERENCANA

Tujuan program : mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi dan balita.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi) melalui:

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi);

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi);

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan kesehatan ibu dan anak (bayi) di Puskesmas dengan cara pemberian bimtek, pertemuan koordinasi dan konsolidasi, serta forum konsultasi;

d. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan baik dan benar termasuk pengolahan dan analisa data;

e. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu melahirkan, ibu nifas, dan bayi baru lahir di Puskesmas dan jaringannya;

f. Melakukan pembinaan peningkatan pemberian ASI ekslusif;

g. Melakukan peningkatan jaminan mutu pelayanan KIA dengan cara pembinaan dukun bayi, pertemuan Tim AMP Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

2. Peningkatan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan upaya peningkatan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah;

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan kesehatan balita dan apras di Puskesmas dengan cara bimtek, konsultasi, dan pertemuan koordinasi dan konsolidasi;

d. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan keluarga dengan baik dan benar;

e. Melaksanakan peningkatan pembinaan balita DDTK;

f. Melakukan penyelenggaraan kegiatan MTBS.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan remaja melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan upaya peningkatan pelayanan kesehatan remaja;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan remaja;

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan kesehatan remaja di Puskesmas dengan cara bimtek, konsultasi, dan pertemuan koordinasi dan konsolidasi;

d. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan remaja dengan baik dan benar;

e. Melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan remaja di SLTP dan SLTA meliputi pelayanan KRR, KKR, pelayanan kesehatan jiwa remaja, dan penyuluhan PMS, NAPZA, dan Kesehatan Reproduksi.

4. Peningkatan pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan upaya peningkatan pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan subur dan KB;

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan kesehatan usia subur dan KB di Puskesmas dengan cara bimtek, konsultasi, dan pertemuan koordinasi dan konsolidasi;

d. Melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan usia subur dan keluarga berencana dengan baik dan benar;

e. Melaksanakan peningkatan pelayanan dan penyuluhan akseptor KB baru dan lama, termasuk penanganan kasus efek samping alat kontrasepsi;

f. Melaksanakan pemberian konsultasi kesehatan reproduksi dan infertifilitas.;

g. Melaksanakan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana;

h. Melaksanakan peningkatan dukungan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk pasangan akseptor KB mandiri;

i. Melaksanakan peningkatan dukungan pelayanan rujukan untuk kelompok rentan dan miskin;

j. Melaksanakan peningkatan kegiatan dan pembinaan BKB, BKR, BKL.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut melalui :

a. Menyiapkan materi dan perencanaan kebutuhan upaya peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut;

b. Menyusun rencana pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan usia lanjut;

c. Meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga pengelola dan pelaksana pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas dengan cara bimtek, konsultasi, dan pertemuan koordinasi dan konsolidasi;

d. Melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas dan jaringannya.

J. PROGRAM PENINGKATAN dan PEMBINAAN SUMBER DAYA TENAGA KESEHATAN

Tujuan program : meningkatkan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui :

a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan;

b. Melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan tenaga kesehatan;

c. Melaksanakan dan memantapkan pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA).

2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan tenaga kesehatan melalui :

a. Melaksanakan perencanaan pengembangan SDM kesehatan melalui jalur pendidikan formal;

b. Melaksanakan koordinasi dengan pengelola program untuk pelaksanaan pelatihan tenaga kesehatan;

c. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian mutu pelatihan yang dilaksanakan;

d. Melaksanakan administrasi dan dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan.

3. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan dan PNS melalui :

a. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan dukungan operasional manajemen sumber daya tenaga kesehatan;

b. Memfasilitasi urusan kepegawaian SDM Kesehatan, termasuk penilaian kinerja tenaga melalui Penetapan Angka Kredit dalam jabatan fungsional;

c. Melaksanakan penyebaran informasi dan sosialisasi peraturan kepegawaian yang berlaku;

d. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan untuk kenaikan pangkat maupun jabatan dengan melaksanakan analisis jabatan.

K. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN

Tujuan program : meningkatkan mutu dan jumlah sarana dan prasarana kesehatan secara adil, merata dan terjangkau.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Peningkatan, pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, melalui :

a. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana gedung tempat pelayanan kesehatan, peralatan medis dan non medis, serta sarana pendukung lainnya;

b. Menyusun perencanaan untuk pengadaan pembangunan baru, peningkatan, revitalisasi sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya;

c. Melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program untuk penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan perbekalan kesehatan;

d. Melaksanakan pembangunan infrastruktur kesehatan secara adil, merata dan bermanfaat.

2. Peningkatan manajemen pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, melalui :

a. Menyusun perencanaan kebutuhan manajemen sarana dan prasarana gedung tempat pelayanan kesehatan, peralatan medis dan non medis, serta sarana pendukung lainnya;

b. Melakukan koordinasi dan kerja sama lintas program untuk pembinaan dan pemeliharan sarana dan prasarana kesehatan di daerah;

c. Melakukan pemutakhiran data setiap awal tahun anggaran;

d. Menyusun laporan kinerja tahunan, Sakip/Lakip dan sebagainya;

e. Menyusun laporan tahunan tentang kondisi sarana dan prasarana kesehatan.

L. PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN serta PENATAAN ORGANISASI dan KELEMBAGAAN

Tujuan program : mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan guna mendukung penyelenggaraan sistem kesehatan daerah dan sistem kesehatan nasional.

Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi :

1. Penyusunan kebijakan pembangunan kesehatan melalui :

a. Merumuskan kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan;

b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan pembangunan kesehatan daerah/lokal dan nasional;

c. Mengembangkan jejaring informasi dan dan data based pembangunan kesehatan daerah dan nasional;

d. Mengembangkan kebijakan pembangunan kesehatan daerah dalam dokumen sistem kesehatan daerah Kabupaten Bintan;

e. Mengembangkan Peraturan Daerah yang mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah;

f. Menyediakan dukungan administrasi dan manajemen untuk kepentingan pembangunan kesehatan daerah dan nasional.

2. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kesehatan melalui :

a. Merumuskan rencana kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan, yang dituangkan dalam bentuk dokumen RPJMD bidang kesehatan dan KB (Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan KB);

b. Menyusun perencanaan penganggaran kesehatan sesuai dengan tujuan, sasaran, keluaran dan dampak yang hendak dicapai;

c. Menyusun indikator kinerja pembangunan kesehatan dan KB ;

d. Menyusun rencana kerja dan penganggaran Dinas Kesehatan dan KB setiap tahun dengan mengacu kepada rencana strategis;

e. Melaksanakan pelaporan & evaluasi pembangunan kesehatan & KB.

3. Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK) melalui :

Melaksanakan penataan SIK disemua tingkat administrasi ;

a. Mefasilitasi pelaksanaan SIK disemua tingkat administrasi, termasuk penyediaan bimbigan tehnis, sarana dan prasarana;

b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi kesehatan;

c. Menyusun dan memproduksi Profile Kesehatan Kabupaten;

d. Menyiapkan dan dan mengembangkan kemampuan tehnis sumber daya tenaga SIK;

e. Melaksanakan pengembangan jejaring SIK antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, sampai ke tingkat provinsi dan pusat (Depkes.RI);

f. Menyelenggarakan administrasi dan operasional pelaksanaan SIK.

4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan pra-upaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan melalui :

a. Menyusun kerangka kebijakan dan pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) sesuai kondisi daerah dan kemampuan masyarakat;

b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi kebijakan pembiayaan dan JPK;

c. Mefasilitasi pelaksanaan JPK, termasuk kegiatan pengawasan, pengendalian dan penilaiannya;

d. Meningkatkan dan mengendalikan mutu pelayanan kesehatan dalam JPK;

e. Mengembangkan adanya suatu dasar hukum yang kuat untuk penyelnggaraan JPK di daerah;

f. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional pengembangan JPK.

5. Peningkatan dan pemantapan penataan organisasi dan kelembagaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan melalui :

a. Menyusun kerangka kebijakan dan perencanaan penataan organisasi dan kelembagaan;

b. Penyusunan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan SOTK baru;

c. Melaksanakan prosedur analisis jabatan untuk peningkatan kinerja pegawai;

d. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi pada stakeholders untuk penetapan beberapa jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

e. Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan koordinasi pada stakeholders untuk penetapan beberapa UPT Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan.

f. Melaksanakan dukungan administrasi dan operasional peningkatan dan pemantapan penataan organisasi dan kelembagaan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN DAN PENILAIAN

A. PENYELENGGARAAN DAN KEBUTUHAN DANA INDIKATIF

1. Penyelenggara atau pelaku Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini adalah semua unsur di Lingkungan Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, mulai dari Pejabat Struktural (Eselon) sampai pada Staf (Non Eselon), termasuk juga di seluruh Unit-unit Pelaksana Tehnis Dinas yaitu ; Puskesmas, Gudang Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa/Polindes, serta para pihak/sektor terkait dan peminat dalam bidang kesehatan. Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini membutuhkan komitmen dan semangat yang tinggi, dukungan serta kerja sama yang baik antara para pelakunya baik di tingkat pengambil keputusan sampai pada tingkat pelaksana.

2. Penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini dilakukan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggung-jawaban secara berkesinambungan sampai lima tahun kedepan.

3. Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan dan keluarga berencana, Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatandan Keluarga Berencana setiap tahunnya mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2010.

4. Sebagaimana telah dijabarkan dalam bab-bab terdahulu, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana akan mengutamakan terwujudnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana bermutu yang adil, merata dan terjangkau dengan pendekatan utamanya pada upaya promotif dan preventif yang dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Prioritas tinggi akan diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil, penanggulangan penyakit menular, penanggulangan masalah gizi kurang dan buruk pada kelompok balita dan ibu hamil, promosi kesehatan, pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana kesehatan terutama didaerah pemekaran dan terpencil, peningkatan obat dan perbekalan kesehatan serta pendaya-gunaan tenaga kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.

5. Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ini termuat pula sasaran-sasaran pembangunan kesehatan dan keluarga berencana yang bersifat keluaran (out-put) yang hanya dapat dicapai dengan kerja sama secara sinergis antara para pelaku pembangunan kesehatan umumnya, dan khususnya para pelaku pelayanan kesehatan dan keluarga berencana di lingkungan Kantor Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana serta di Puskesmas dan jaringannya.

6. Dalam penyelenggaraan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana pada kurun waktu 2006-2010, diperlukan dana sebagai mana tercantum pada tabel 3 berikut ini :

B. PENILAIAN

1. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan ini perlu dilakukan penilaian, dengan maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2006-2010.

2. Penilaian akhir Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2006-2010, dilakukan dengan menilai pencapaian indikator keberhasilan renstra ini, yaitu sasaran-sasaran Dinas Kesehatan dan KB (output), dan sasaran-sasaran keluaran (outcome), serta sasaran dampak (infact) pembangunan kesehatan di Kabupaten Bintan pada akhir tahun 2010, sebagaimana yang tercantum pada Bab IV Rencana Strategis ini. Penilaian juga dilakukan terhadap hasil pelaksanaan berbagai kegiatan pokok dan kegiatan indikatif dari masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bintan.

3. Hasil penilaian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan dan KB ini dituangkan dalam bentuk tertulis berupa antara lain ; Laporan Kinerja Tahunan, Lakip/Sakip, Profile Kesehatan Kabupaten. Agar laporan penilaian hasil pelaksanaan Renstra benar-benar dapat dijadikan bahan untuk perbaikan/koreksi kedepan, maka pelaksanaannya diintegrasikan kedalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan (SIK). Dengan demikian seluruh unsur pelaksana dan terkait terhadap pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat lebih meningkatkan dan memantapkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya, Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010 dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Seperti telah dikemukakan pada bagian pendahuluan dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan ini, bahwa Renstra ini merupakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Kesehatan dan KB di Kabupaten Bintan yang pada dasarnya merupakan acuan atau referensi utama untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Kesehatan termasuk keluarga berencana setiap tahunnya, mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2010.

Rencana Strategis ini disusun sedemikian rupa, dengan indikator-indikator Kabupaten Sehat serta indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal yang hasil pencapaiannya dapat diukur, dan dapat dipergunakan sebagai bahan Laporan Kinerja Tahunan, Sakip/Lakip dan penyusunan Profile Kesehatan Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, yaitu kurun waktu 5 (lima) tahun berlakunya Rencana Strategis ini, sudah tentu banyak terjadi perubahan-perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak dapat diantisipasi, maka sebagian dari isi

Renstra ini terutama bagian-bagian yang krusial dan kritikal dapat ditinjau ulang dan dikaji kembali guna penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga dengan adanya dokumen RPJMD Bidang Kesehatan ini, memberi semangat baru bagi jajaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dalam penyelenggaraan -

pembangunan kesehatan termasuk keluarga berencana di Kabupaten Bintan secara terarah dan terukur serta dengan azas adil, merata dan bermanfaat. Namun demikian Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan Tahun 2006-2010 ini akan dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna dan tercapai tujuannya, bila dilaksanakan dengan semangat dan etos kerja yang tinggi, dedikasi, kerja keras serta komitmen dari seluruh para pelaku pembangunan kesehatan dan keluarga berencana. Terutama oleh seluruh sumber daya tenaga kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan.

DAFTAR SINGKATAN

ü AFP : Acute Flaccid Paralysis.

ü AIDS : Accuired Immuno Deficiency Syndrom.

ü AKB : Angka Kematian Bayi.

ü AKI : Angka Kematian Ibu.

ü APBD : Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

ü APBN : Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

ü ASI : Air Susu Ibu.

ü Askes : Asuransi Kesehatan.

ü Askeskin : Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin.

ü Batra : Pengobatan Tradisional.

ü Balita : Anak bawah lima tahun.

ü BBLR : Berat Badan Lahir Rendah.

ü BIAS : Bulan Imunisasi Anak Sekolah.

ü Bides : Bidan di Desa.

ü BKB : Bina Keluarga Balita.

ü BKR : Bina Keluarga Remaja.

ü BKL : Bina Keluarga Lanjut Usia.

ü BUMN : Badan Usaha Milik Negara.

ü CPNS : Calon Pegawai Negeri Sipil.

ü Depkes : Departemen Kesehatan.

ü DBD : Demam Berdarah Dengue.

ü Gakin : Keluarga Miskin.

ü GAKY : Gangguan Akibat Kurang Yodium.

ü IMS : Infeksi Menular Seksual.

ü IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

ü ISPA : Infeksi saluran Pernafasan Atas.

ü JPK : Jaminan Pemeliharan Kesehatan.

ü JPKM : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

ü KB : Keluarga Berencana.

ü KEP : Kurang Energi Protein.

ü KEK : Kurang Energi Kronis.

ü K 4 : Kunjungan pemeriksaan ibu hamil yang ke – 4.

ü KIA : Kesehatan Ibu dan Anak.

ü KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

ü KLB : Kejadian Luar Biasa.

ü KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

ü KN 2 : Kunjungan Neonatus ke – 2.

ü LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ü LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

ü LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat.

ü MTBS : Manajemen Terpadu Balita Sakit.

ü NAPZA : Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

ü PAD : Pendapatan Asli Daerah.

ü PDRB : Product Domestic Regional Bruto.

ü PHBS : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

ü PHLN : Pinjaman / Hibah Luar Negeri.

ü PMS : Penyakit Menular Seksual.

ü PNS : Pegawai Negeri Sipil.

ü PTT : Pegawai Tidak tetap.

ü PUPNS : Pendataan Umum Pegawai Negeri Sipil.

ü PUS : Pasangan Usia Subur.

ü Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat.

ü Pustu : Puskesmas Pembantu.

ü Puskel : Puskesmas Keliling.

ü POD : Pos Obat Desa.

ü Polindes : Pondok Bersalin Desa.

ü Poskeldes : Poliklinik Kesehatan Desa.

ü Posyandu : Pos Pelayanan Terpadu.

ü PONED : Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Darurat.

ü PONEK : Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif

ü Renstra : Rencana Strategis.

ü Renja : Rencana Kerja.

ü RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

ü RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

ü RS : Rumah Sakit.

ü RSU : Rumah Sakit Umum.

ü SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

ü SDKI : Sensus Demografi dan Kesehatan Indonesia.

ü SKD : Sistem Kewasdaan Dini.

ü SKPD : Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

ü SDM : Sumber Daya Manusia.

ü SIK : Sistem Informasi Kesehatan.

ü SIMPUS : Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas.

ü SIMKA : Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

ü SIMKES : Sistem Informasi dan Manajemen Kesehatan.

ü SKD : Sistem Kesehatan Daerah.

ü SKN : Sistem Kesehatan Nasional.

ü SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah.

ü SOT : Struktur/Susunan Organisasi dan Tata kerja.

ü SPM : Standar Pelayanan Minimal.

ü SP2TP : Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas.

ü Surkesda : Survey Kesehatan Daerah.

ü TBC : Tuberkulosis.

ü TOGA : Tanaman Obat dan Keluarga.

ü TOMA : Tokoh Masyarakat.

ü TTU : Tempat-Tempat Umum.

ü UCI : Universal Childs Immunization.

ü UHH : Umur Harapan Hidup.

ü UKBM : Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

ü UPT : Unit Pelaksana Teknis.

ü UKK : Usaha Kesehatan Kerja.

ü UKP : Upaya Kesehatan Perorangan.

ü UKM : Upaya Kesehatan Masyarakat.

ü UKS : Usaha Kesehatan Sekolah.

About these ads
 
8 Komentar

Ditulis oleh pada Agustus 14, 2008 in Data Kesehatan

 

8 responses to “RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN BINTAN TAHUN 2006-2010

  1. Kadek Hermanta

    Oktober 22, 2009 at 3:19 pm

    Renstranya baik

     
    • muslimpinang

      November 3, 2009 at 2:02 am

      terima kasih……..atas kunjunganya…………. tapi masih banyak kekukrangan kalau boleh silahkan berikan masukan

       
  2. tarto

    November 11, 2009 at 3:47 pm

    ok juga…. tapi kalu mau lihat target indikator tiap program, ada dimana?

     
    • muslimpinang

      November 19, 2009 at 7:26 am

      di dalam profil kesehatan kabupaten/kota udah ada… untuk lebih jelasnya kunjungi website depkes (www.depkes.go.id) lihat di profil kesehatan kab/kota, sebagian besar profil kab/kota di indo sudah ada termasuk prop kepri dan kab. bintan.. silahkan mencoba

       
  3. yuli

    Januari 16, 2010 at 3:19 pm

    bintan butuh ahli gizi

     
  4. uli

    Maret 28, 2010 at 3:25 am

    mksh na mas tas infona, membantu bgt dlm tgs kuliah, matur nuwun

     
  5. dr. riko fitra

    November 3, 2010 at 5:39 pm

    assalamu’alaikum

    ada 2 hal yang ingin saya sampaikan :

    1. saya hanya mencoba membenarkan istilah yang salah selama ini, untuk diketahui yang dimaksud dengan “ISPA” adalah Infeksi Saluran Pernapasan AKUT, bukan Infeksi Saluran Pernapasan ATAS seperti yg selama ini dipahami, karena saluran pernapasan itu ada 2, yaitu saluran pernapasan atas dan bawah.

    2.yang selama ini kami rasakan adalah kurangnya pembinaan dari dinas kesehatan baik itu dari perencanaan sampai pelaksanaan program, hal ini dipandang penting apalagi utk puskesmas yg baaru berjalan.

    terimakasih atas kesempatan dan perhatiannya, mohon maaf bila ada yg kurang berkenan.

    wassalam

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: