RSS

Standar Profesi Ahli Gizi

28 Nov

Pendahuluan.
Permasalahan gizi di Indonesia semakin kompleks seiring terjadinya transisi epidemiologis. Berbagai permasalahan gizi kurang, menunjukkan angka penurunan seperti prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) sementara itu di lain pihak masalah gizi lebih dan penyakit degenaratif justru menunjukkan peningkatan bahkan dari laporan terakhir masalah gizi kurang saat ini cenderung tetap.
Untuk menanggulangi berbagai permasalahan gizi tersebut dibutuhkan tenaga kesehatan dan ahli gizi serta ilmuwan yang dinamis, mandiri dan menjunjung etik profesional yang tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya berbagai pengembangan ilmu dan pelayanan kesehatan di berbagai bidang termasuk bidang gizi.

Pendidikan Gizi
Pendidikan gizi dapat ditempuh melalui jalur akademik strata I dan diploma. Setelah itu dilanjutkan dengan jalur profesi. Jalur akademik diawali dengan pendidikan Strata I , Strata II, dan terakhir Strata III, sedangkan jalur diploma diawali dengan pendidikan Diploma III, dan dilanjutkan pada program pendidikan Diploma IV. Kemampuan yang diharapkan dari kualifikasi pendidikan ini diantaranya :
1. Lulusan Pendidikan Gizi Profesional pada Program Diploma III menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, menerapkan ilmu pengetahuan gizi untuk memberikan pelayanan langsung yang bersifat teknis di dalam pelayanan gizi yang terorganisir, maupun praktek sendiri.
2. Lulusan Pendidikan Gizi Profesional pada Program Diploma IV menguasai kemampuan profesional dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi untuk memberikan pelayanan langsung yang bersifat keahlian di dalam pelayanan gizi yang terorganisir maupun praktek mandiri.
3. Lulusan Pendidikan Gizi Akademik pada program sarjana menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan praktek gizi, mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya dibidang gizi, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gizi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan praktek mandiri.

Kurikulum
Penyelenggaraan pendidikan menggunakan kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan dikembangkan sesuai dengan falsafah dan misi dari lembaga pendidikan gizi
Kompetensi dan Peserta Pendidikan Profesi
Kompetensi gizi dibagi dalam tiga bidang materi yaitu: Clinical nutrition,Food Service and Food Production,Community Dietetics Peserta Pendidikan Profesi:Peserta pendidikan profesi (dietetic internship) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku adalah sarjana gizi (S.Gz) yang telah menyelesaikan pendidikan setingkat strata I (S1) dengan kurikulum yang telah direkomendasi oleh forum komunikasi ilmu gizi. Sebutan bagi peserta yang telah menyelesaikan pendidikan profesi (dietetics internship) adalah ahli Gizi (dietisien teregistrasi).

Standar Kompetensi
Standar kompetensi ahli gizi disusun berdasarkan jenis ahli gizi yang ada saat ini yaitu ahli gizi dan ahli madya gizi. Keduanya mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Secara umum tujuan disusunnya standar kompetensi ini adalah sebagai landasan pengembangan profesi Ahli Gizi di Indonesia sehingga dapat mencegah tumpang tindih kewenangan berbagai profesi yang terkait dengan gizi. Adapun tujuan secara khusus adalah sebagai acuan bagi kurikulum pendidikan gizi di Indonesia dalam rangka menjaga mutu Ahli Gizi, menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok dan mencegah timbulnya mal-praktek gizi
Berdasarkan standar kompetensi tersebut, ahli gizi melaksanakan profesinya juga berdasarkan kompetensi dan peran sebagai ahli gizi.

Kode Etik Ahli Gizi
Ahli Gizi yang melaksanakan profesi gizi mengabdikan diri dalam upaya memelihara dan memperbaiki keadaan gizi, kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan gizi, pendidikan gizi, pengembangan ilmu dan teknologi gizi, serta ilmu-ilmu terkait. Ahli Gizi dalam menjalankan profesinya harus senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji yang dilandasi oleh falsafah dan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ahli Gizi Indonesia serta etik profesinya.
Dalam menerapkan kode etik, ahli gizi wajib melakukannya sesuai kewajiaban Yang Meliputi Kewajiban Umum ,Kewajiban Terhadap Klien ,Kewajiban Terhadap Masyarakat ,Kewajiban Terhadap Teman Seprofesi dan Mitra Kerja ,Kewajiban Terhadap Profesi da diri Sendiri
Kode etik Ahli Gizi ini dibuat atas prinsip bahwa organisasi profesi bertanggung jawab terhadap kiprah anggotanya dalam menjalankan praktek profesinya.
Kode etik ini berlaku setelah hari dari disahkannya kode etik ini oleh sidang tertinggi profesi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga profesi gizi.

PENUTUP
Standar ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan praktek gizi di Indonesia.

Daftar Kepustakaan
1. Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 1992
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis Dan Angka Kreditnya.
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 374/Menkes/Sk/III/2007
11. Asian Free Trade Aggreement (AFTA) pada tahun 2003 dan tingkat dunia tahun 2010 (WTO) memungkinkan masuknya tenaga asing dengan bebas ke Indonesia.

Disarikan : Netty T. Pakpahan, SH, MH

About these ads
 
1 Komentar

Posted by pada November 28, 2009 in Profesi

 

One response to “Standar Profesi Ahli Gizi

  1. iskandar

    April 12, 2012 at 3:07 am

    Salam kenal mba, saya boleh minta :
    -Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis Dan Angka Kreditnya
    -Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/Menkes/SKB/VIII/2001 dan Nomor 35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya
    -Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis
    kalo mba punya bisa kirim lewat email yah ke iskandar_tgl82@yahoo.com, makasih.

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: